Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kinerja Bawaslu setelah di permanenkan menurut pasal 93 undang-undang nomor 7 tahun 2017

Ja'far, Froro Frayoga (2021) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kinerja Bawaslu setelah di permanenkan menurut pasal 93 undang-undang nomor 7 tahun 2017. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (1_COVER) 1_Cover.pdf Download (371kB)
	Text (2_ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (200kB)
	Text (4_Daftar Isi) 4_DAFTAR ISI.pdf Download (208kB)
	Text (5_Bab I) 5_BAB I.pdf Download (676kB)
	Text (6_Bab II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB) | Request a copy
	Text (7_Baab III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | Request a copy
	Text (8_Bab IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (704kB) | Request a copy
	Text (9_Bab V) 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text (10_Daftar Pustaka) 10_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena penguatan lembaga pengawas pemilu ditingkat daerah dengan dikeluarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut mengidentifikasikan adanya upaya penguatan bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui perubahan status Ad Hoc menjadi permanen/tetap. Permasalahannya yaitu bagaimana seharusnya kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten/kota ketika tidak ada penyelenggaraan pemilu karena mengingat status Bawaslu yang telah bersifat permanen. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Pengawas Pemilu setelah menjadi Lembaga Permanen menurut UU Nomor 7 tahun 2017. kemudian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu ketika tidak ada penyelenggaraan Pemilu sebagai lembaga Permanen menurut Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisa materi undang-undang pendekatan yuridis normatif dan analisa sumber. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori Hak Demokrasi dan asasi Manusia, Efektifitas Hukum, Teori Kinerja dan Siyasah Dusturiyah. Kaidah yang digunakan adalah kaidah siyasah yang menjelaskan bahwa : Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1). Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut mempunyai kewenangan ganda yaitu Kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota diharapkan mampu menjawab kelemahan dalam penegakan hukum pemilu yang selama ini terjadi. 2). Kedudukan dan kewenangan hukum perubahan sifat lembaga Bawaslu menjadi lembaga permanen adalah bentuk penguatan kewenangan Bawaslu, dalam pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang ditujukan peserta pemilu. 3). Bawaslu sama dengan kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah karena sebagai lembaga pengawas bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al-mazalim.

Actions (login required)

View Item