Kinerja Ombudsman perwakilan Provinsi Jawa Barat: Studi kasus pengawasan pelayanan publik di Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung.

Nursilawati, Srinovi (2019) Kinerja Ombudsman perwakilan Provinsi Jawa Barat: Studi kasus pengawasan pelayanan publik di Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover(1).pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak(1).pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (499kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) | Request a copy

Abstract

Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam membuat pelayanan publik yang baik karena sebagai lembaga pengawas penyedia layanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008. Substansi pertanahan merupakan substansi yang sering dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan berbagai kasus maladministrasi seperti penundaan berlarut, penyelesaian sengketa tanah, pelayanan yang berbelit-belit dll. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pengawasan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dan kendala yang dihadapi Ombudsman dalam melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan kunci, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat studi kasus pengawasan pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung dapat dilihat dari enam dimensi yaitu Quality (Kualitas), Quantity (kuantitas), Timeliness (Ketepatan waktu), Cost efektiveness (Efektivitas biaya), Need for supervision (Kebutuhan Pengawasan), dan Interpersonal impact (dampak hubungan Individu). Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan dan menangani keluhan maladministrasi belum optimal, terutama dalam penyelesaian laporan, penyebab hambatannya seperti kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, kurangnya fasilitas untuk mendukung kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hal ini berdampak pada banyaknya laporan yang belum terselesaikan oleh ombudsman. Serta semakin banyaknya laporan pengaduan yang masuk di Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengenai kasus maladministrasi yang dilakukan oleh penyedia layanan publik yaitu Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, perlu tambahan sumber daya manusia, peningkatan pendanaan, penambahan fasilitas pendukung dan kebutuhan sosialisasi secara merata terkait dengan Ombudsman Perwakilan Riau dari Republik Indonesia agar lebih efektif melaksanakan tugasnya.

Actions (login required)

View Item