Implementasi peraturan daerah kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada kawasan pasar Rebo Purwakarta

Yosi Tri Ramdhani, Ramdhani (2022) Implementasi peraturan daerah kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada kawasan pasar Rebo Purwakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (227kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (61kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (68kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (385kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (340kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (286kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (66kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (77kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur tata kelola tempat dan pemberdayaan untuk PKL. Peraturan daerah tersebut ada untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan peningkatan jumlah pelaku PKL di Kabupaten Purwakarta sehingga berdampak pada terhambatnya lalu lintas, penataan ruang dan kebersihan, dan menganggu jalannya sarana prasarana di kawasan perkotaan. Namun pada fakta di lapangan, berbagai upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditertibkan dan dipindahkan ke fasilitas yang disediakan pemerintah untuk berdagang di Gedung Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) namun setelah dipindahkan PKL banyak yang memilih keluar karena sepi dan kehilangan pelanggan sebelumnya sehingga pendapatan turun dan kemudian mereka kembali lagi ke Pasar Rebo Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Pasar Rebo Purwakarta, kendala-kendala hukum terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta dan upaya-upaya hukum terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya hukum solusi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menyesuaikan teori negara hukum, teori pelayanan publik, teori administrasi pemerintahan, teori kewenangan, teori penegakan hukum dan teori implementasi kebijakan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL pada Kawasan Pasar Rebo Purwakarta yang Terdapat banyak kendala internal dan eksternal yang terdapat pada implementasi Perda ini sehingga perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya persuasif dan upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar perda ini dapat terlaksana baik.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Pedagang Kaki Lima; Peraturan Daerah; Penataan; Pemberdayaan
Subjects: Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government
Specific Field of Public Administration
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Yosi Tri Ramdhani
Date Deposited: 29 Dec 2022 04:23
Last Modified: 29 Dec 2022 04:23
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/62581

Actions (login required)

View Item View Item