Penegakan hukum terhadap peredaran gelap obat keras tertentu hubungannya dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan: Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar

Pertala, Adisri Ajiana (2020) Penegakan hukum terhadap peredaran gelap obat keras tertentu hubungannya dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan: Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

This is the latest version of this item.

[img] Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (127kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (259kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (178kB)
[img] Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (399kB)
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (456kB)
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (593kB)
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (204kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (191kB)

Abstract

Obat Keras Tertentu (OKT) yang juga disebut dengan golongan Obat Daftar G (dari kata Gevaarlijk yang berarti berbahaya) hanya dapat diserahkan oleh apotek dan harus disertai dengan resep dokter. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan obat golongan ini. Saat ini penyalahgunaan obat keras tertentu semakin meningkat, hal ini menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar belum maksimal sehingga kasus peredaran gelap obat keras tertentu mengalami peningkatan. Data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar menunjukkan peredaran gelap obat keras tertentu yang telah ditangani pada tahun 2017, 2 kasus dengan 3 orang tersangka. Tahun 2018, 4 kasus dengan 5 orang tersangka. Dan pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus sebanyak 7 kasus dengan 7 orang tersangka. Berdasarkan data tersebut bahwa saat ini penyalahgunaan obat keras semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan peredaran gelap obat keras tertentu, serta menemukan konsep kebijakan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar terhadap pelaku peredaran gelap obat keras tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penegakan hukum secara pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil yaitu untuk menegakan hukum itu sendiri. Untuk tata cara penegakan hukum nya diatur dalam kitab yang terpisah yaitu Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara atau hukum formil untuk menegakan KUHP. Seiring perkembangan zaman KUHP dirasa kurang mewadahi setiap kepentingan perkara hukum yang berkaitan dengan kasus pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Maka dari itu pemerintah membuat Undang-Undang yang khusus untuk menangani setiap kasus perkara tersebut. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut dibuat khusus untuk menangani kasus perkara yang berhubungan dengan pelanggaran dan kejahatan dibidang kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin maraknya peredaran gelap obat keras tertentu di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, faktor ekonomi yang lemah, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan di masyarakat, pengawasan dari Kepolisian dan BPOM yang belum maksimal, ketidaksadaran masyarakat akan bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan obat keras tertentu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat keras tertentu. Konsep kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dilakukan melalui upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: peredaran; obat keras tertentu; kesehatan;
Subjects: Criminal Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Adisri Ajiana Pertala
Date Deposited: 12 Aug 2020 03:12
Last Modified: 12 Aug 2020 03:12
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32494

Available Versions of this Item

  • Penegakan hukum terhadap peredaran gelap obat keras tertentu hubungannya dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan: Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar. (deposited 12 Aug 2020 03:12) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item View Item