Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses Legislasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014

Agustyan, Hilman (2017) Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses Legislasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI ok.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (480kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA jadi.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)

Abstract

Diundangkannya undang-undang MD3 menjadi semangat baru dalam Ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam struktur kelembagaan. Dimana melahirkan DPD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang setara dengan DPR dan lembaga-lembaga lainnya. Kelahiran DPD sangat didasari oleh keinginan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya (legislasi) DPD tidak bisa semestinya apa yang tertuang dalam UUD 1945 ataupun UU MD3 karena DPR lah yang mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislasi. Permasalahan yang diajukan adalah. Pertama, mengenai bagaimana pelaksanaan kewenangan DPD dalam proses legislasi menurut UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014. Kedua, bagaimana hubungan DPD dan DPR dalam proses legislasi. Ketiga, analis siyasah dusturiyah mengenai kewenangan DPD dalam proses legislasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kewenangan DPD dalam proses legislasi menurut UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014, kemudian bagaimana hubungannya dengan DPR dalam proses legislasi, dan seperti apa analisis siyasah dusturiyah terhadap kewenangan DPD dalam proses legislasi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan analisis data kualitatif. Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan doktrin (doctrinal approach). Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer yaitu UUD RI 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah, Konsep peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif dari daerah sampai saat ini belum menunjukkan apa yang menjadi harapan bagi para kepentingan daerah. DPD yang merupakan harapan terbesar dari daerah dalam menjembatani aspirasi serta kepentingan daerah masih dianggap kurang bertaji dan seolah hanya lembaga pelengkap dan sering kali terlihat seolah-olah terhegemoni oleh DPR maupun Presiden.

Actions (login required)

View Item