Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Terlambat Mendaftarkan Pekerjanya Kepada BPJS Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Studi Kasus Pada Perusahaan Di Rancaekek

Alyah, Alijawati (2017) Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Terlambat Mendaftarkan Pekerjanya Kepada BPJS Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Studi Kasus Pada Perusahaan Di Rancaekek. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (342kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)

Abstract

Penelitian ini bermula pada saat penulis melihat fenomena tentang maraknya kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia khususnya yang dialami oleh serikat buruh maupun pekerja perusahaan. Ketidaksesuaian antara hak yang diperoleh pekerja dengan kewajiban yang harus mereka jalankan merupakan satu hal yang tidak bisa ditolerir karena menyangkut proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan teori hukum keadilan dan teori hukum kesejahteraan. Selain itu permasalahan lainnya adalah mereka tidak bisa merasakan manfaat dari program jaminan sosial akibat dari ketidakpatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, mengetahui hambatan suatu perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja terkait pemberian jaminan sosial serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan jika terindikasi akan mendapat sanksi administratif oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Metode penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis dengan tujuan memberikan gambaran sistematis berupa pengolahan data dan menganalisis jawaban dari hasil observasi, studi wawancara serta penelitian di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci dan PT. X Rancaekek. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yakni menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap perusahaan yang terlambat mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah Instansi yang berwenang dalam mengatasi perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya adalah dengan menerapkan sanksi administratif berupa SP I dan SP II, namun jika dianggap masih lalai maka BPJS Ketenagakerjaan meminta bantuan KEJARI, WASNAKER dan KPKNL dalam menindak dan mendisiplinkan perusahaan. Adapun hambatan yang dialami perusahaan adalah dimana pada saat ingin didaftarkan NIK pada E-KTP nya tidak valid dan hal tersebut tentunya memakan waktu karena harus diurus terlebih dulu di kantor Disdukcapil dari domisili masing-masing pekerja. Di sisi lain, pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik, tidak mau menerima data yang tidak benar atau kurang akurat, maka penulis merasa jika perusahaan ingin lebih meminimalisir permasalahan pekerja telat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tentunya dengan mencocokkan terlebih dulu data pekerja pada saat awal mendaftarkan diri untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan identitas diri pekerja terhadap E-KTP nya saat itu.

Actions (login required)

View Item