Pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) KUHAP Dihubungkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

Fauzia, Menvil Soffya (2017) Pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) KUHAP Dihubungkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (277kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB)

Abstract

Diskresi merupakan asas yang diberikan kepada pejabat negara, salah satunya yaitu kepolisian. Diskresi kepolisian merupakan suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut perimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diskresi kepolisian dapat dilakukan dalam berbagai hal, salah satunya dalam penggunaan kekuatan atau senjata. Penggunaan kekuatan bagi polisi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Dalam menggunakan kekuatan tersebut memiliki tahapan yang harus dilakukan dari mulai tahap pertaman sampai tahap keenam. Namun, dalam situasi dan kondisi mendesa, maka polisi dapat bertindak tanpa melakukan tahapan berdasarkan sesuai urutan. Menurut Thomas J Aaron diskresi yaitu sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan- pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahani pelaksanaan diskresi dihubungkan dengan Perkapolri No 1 tahun 2009, untuk mengetahui dan memahami kendala dalam pelaksanaan diskresi, dan untuk mengetahui dan menahami upaya yang dilakukan Polda dalam menangani kendala yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti tentang diskresi kepolisian dalam penggunaan kekuatan. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penggunaan kekuatan di wilayah Polda Jawa Barat harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur tahapan penggunaan kekuatan, kendala yang terjadi, yaitu banyak resiko dalam pekerjaan, upayanya dengan mengadakan pelatihan. Hal ini menjadi bertentangan dengan Perkapolri No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Petugas diperbolehkan untuk tidak sesuai berdasarkan dengan tahapan penggunaan kekuatan hanya dalam kondisi yang dapat membahayakan keselamatan petugas itu sendiri dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item