Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 perihal pengujian pasal 416 ayat 1 UU no 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden persepektif Siyasah Qadhaiyyah

Azwar, Syaipil (2022) Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XVII/2019 perihal pengujian pasal 416 ayat 1 UU no 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden persepektif Siyasah Qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (492kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 yang diubah menjadi Pasal 6A Ayat (1) pada amandemen ketiga yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR. Kemudian ada beberapa aturan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada implementasinya dalam mengatur tata cara pemilihan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dianggap masih terdapat kekurangan dan pertentangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019; untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019; dan untuk mengetahui tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap dengan putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu kekuasaan kehakiman, putusan Mahkamah Konstitusi, tinjuan umum teori kepastian hukum, dan siyasah qadhaiyyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan analisis pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan yaitu pertama, muatan pasal 416 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan multitafsir atas penerapan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disebabkan para pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi. Adapun terkait ketidakjelasan tafsir pasal 416 ayat 1 UU pemilu akan menimbulkan kerugian konstitusional atau menimbulkan polemik kembali di masyarakat luas. Kedua, Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga hak konstitusional para pemohon tidak dirugikan serta tidak akan terjadinya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, dalam prinsip Siyasah Qadhaiyyah disebut Istiqlal al-qodlo yaitu kemerdekaan kehakiman. Di dalam prinsip tersebut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan tersendiri, berhak memutuskan perselisihan Pasal 416 Ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 ini tanpa adanya turut campur dari lembaga lain atau pihak lain.

Actions (login required)

View Item