Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Rumahan; Di Wilayah Hukum Polres Subang

Dewi, Ruri Kemala (2017) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Rumahan; Di Wilayah Hukum Polres Subang. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (446kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)

Abstract

Prostitusi, pelacuran, penjajaan seks, atau persundalan merupakan penyakit masyarakat, yaitu terjadinya peristiwa penyerahan oleh wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhinya dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006, serta Pasal 296 KUHPidana telah memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana prostitusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak para pelaku yang dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di wilayah hukum polres subang, kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah prostitusi di kabupaten Subang. Dasar pemikiran dari penilitian ini adalah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, telah memberikan sanksi tegas bagi para pelaku tindak pidana prostitusi, maka seharusnya prostitusi di Kabupaten Subang dapat diatasi semaksimal mungkin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “frame of reference” si pelaku itu sendiri. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan dari fakta-fakta yang dapat ditemui di lapangan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan Hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Kabupaten Subang yaitu penegakan hukum Refresif. Adapun kendala-kendala yang dihadapi aparat penegakan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi, yaitu kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegakan hukum dalam menjalankan aturan hukum yang ada, tidak adanya kerjasama yang baik antar lembaga pemerintahan, kurang maksimalnya penjatuhan hukum bagi para pelaku tindak pidana prostitusi, keterbatasan sarana prasarana sebagai wadah dalam pembinaan untuk para pelaku prostitusi, oknum kepolisian yang melanggar aturan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan prostitusi dalam faktor hukumnya yaitu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006, dalam faktor penegakan hukumnya di laksanakannya razia rutin dan penahanan bagi para pelaku tindak pidana prostitusi, dari faktor sarana dan prasarana, pembinaan yang diberikan Dinas Sosial kepada para pelaku tindak pidanan prostitusi khususnya pekerja seks komersial.

Actions (login required)

View Item