Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang tugas pendampingan desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

Ridwan, Ariep (2017) Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang tugas pendampingan desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (480kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)

Abstract

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Maka dalam pemerintahan desa diperlukan adanya tenaga pendamping desa mengingat pemerintahan desa berada pada tataran paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka keberadaan pendamping desa sesuai dengan tujuan pendamping desa perlu diapresiasi pelaksanaannya dan ditindaklanjuti dengan sungguh sungguh oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan Desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sesuai dengan tugasnya dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendampingan. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan desa oleh tenaga pendamping desa, untuk mengetahui upaya atas kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa oleh tenaga pendamping desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Konsep kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan kepada teori Roscoe Pound bahwa hukum itu adalah ssebagai alat perekayasa sosial (law as a tool of social engeneering) teori ini kemudian dimodifikasi oleh Prof. Muchtarkusumaatmaja bahwa fungsi hukum itu adalahsebagai sarana pembangunan masyarakat, UUD 1945 Pasal 1 (3), UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 PERMENDES No.3 tahun 2015 tentang Tugas Pendampingan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiawa, kejadian yang terjadi saat sekarang, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dalam analisis kualitatif ini penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau hitugan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pendamping Desa di Desa Desa Jayagiri sebagaimana amanat Pasal 12 PERMENDES No.3 tahun 2015 telah berjalan, adapun kendala yang dihadapi merupakan suatu hal yang lumrah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bisa terjadi di lapangan. Bahwa urgensi daripada program pendampingan desa adalah pro kontra terkait dengan kesiapan desa untuk mengelola kewenangan berdasarkan Undang-Undang Desa. Pandangan ini wajar saja mengingat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di desa (terlebih untuk desa di luar Jawa). Tentu semua akan berproses seperti juga ketika awal memulai era otonomi daerah

Actions (login required)

View Item