Implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah: Studi kebijakan peraturan daerah kabupaten Bandung Barat nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberdayaan usaha mikro

Jaelani, Bambang (2022) Implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah: Studi kebijakan peraturan daerah kabupaten Bandung Barat nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberdayaan usaha mikro. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (1_cover) 1_cover.pdf Download (462kB) | Preview
Preview	Text (2_abstrak) 2_abstrak.pdf Download (428kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (419kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (391kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat. Ada total 69.791 UMKM dan hanya 2.823 usaha yang mempunyai Izin Usaha Mikro (IUM). Berdasarkan data tersebut maka dipandang perlu bagi suatu bisnis/dunia usaha untuk memiliki IUM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Ukuran dan tujuan kebijakan 2) Sumber daya Instansi dalam pelaksanaan 3) Karakteristik organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat. 4) Komunikasi antar organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung Barat. 5) Sikap atau disposisi kebijakan dan 6) Lingkungan sosial ekonomi politik terkait kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Penelitian ini merujuk pada teori implementasi menurut Van Metter Van Horn, terdapat enam variabel untuk implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan atau lembaga pelaksana, sikap atau disposisi komunikasi antar organisasi terkait, dan kondisi sosial ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan operasional variabelnya adalah menggunakan enam variabel yang terdapat dalam teori implementasi dari Van Horn Van Metter. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. sudah terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan enam variabel implementasi kebijakan dari Van Horn Van Metter, dan beberapa hal perlu adanya masukan guna perbaikan kedepannya.

Actions (login required)

View Item