Implementasi pasal 8 angka (4) dan (5) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kota Banjar dan tinjauannya berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Iskandar, Muhammad Ryo Aryaputra (2022) Implementasi pasal 8 angka (4) dan (5) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kota Banjar dan tinjauannya berdasarkan Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan GUnung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (351kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Daerah Kota Banjar No.1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial khususnya melalui pasal 8 angka (4) dan (5) merupakan perwujudan dari upaya dan tanggung jawab Pemerintah Kota Banjar untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, keberlangsungan hidup dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial. Tetapi dengan implementasi kebijakan tersebut-pun, persoalan terkait dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Banjar masih tinggi dan cenderung meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui bentuk-bentuk kebijakan dari implementasi Pasal 8 angka (4) dan (5) Perda Kota Banjar No.1 Tahun 2019. Kedua, mengetahui hambatan serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda Kota Banjar No.1 Tahun 2019. Ketiga, mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pemerintah Kota Banjar. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Dinas Sosial P3A Kota Banjar, DPRD Kota Banjar, serta Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjar. Data sekunder dari berbagai bacaan dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa: Pertama, Pasal 8 Angka (4) dan (5) Perda Kota Banjar No.1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial diimplementasikan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial P3A melalui beberapa bentuk kebijakan seperti perencanaan melalui rakor, pelaksanaan melalui program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, pengembangan kelembagaan, pemanfaatan sarana-prasarana, hingga pengawasan dan evaluasi. Kedua, tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pasal 8 angka (4) dan (5) Perda Kota Banjar No.1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi sumber daya finansial, sumber daya manusia, serta sarana-prasarana yang masih dikatakan minim, komunikasi masih belum dapat membawa kesesuaian dan keseragaman informasi, serta masyarakat itu sendiri yang dipengaruhi dari faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Pasal 8 Angka (4) dan (5) Perda Kota Banjar No.1 Tahun 2019 pada prinsipnya memenuhi asas-asas dalam Siyasah Dusturiyah, kebijakan tersebut masuk ke dalam pemenuhan tanggung jawab pemerintah yang mengundang ataupun berdasarkan kemaslahatan. Maka melalui hasil tersebut, akibat hadirnya hambatan dan tantangan yang ada, implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dinilai masih belum optimal, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat dirasakan sepenuhnya.

Actions (login required)

View Item