Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia dihubungkan dengan pasal 24 Ayat (1) undang undang dasar tahun 1945

Abdillah, Sani Faqih (2021) Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia dihubungkan dengan pasal 24 Ayat (1) undang undang dasar tahun 1945. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (651kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dihubungkan Dengan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945. Latar belakang dari skripsi ini adalah bagaimana independensi atas kedudukan Pengadilan Pajak yang menerapkan pembinaan dibawah dua atap yakni Mahkamah Agung dan Kementrian Keuangan, sedangkan amanah dari Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 adalah bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang menemukan aturan hukum seperti perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Data yang digunakan adalah dari data primer didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan teknik wawancara. Dan analisis data dengan menggunakan informasi dari lapangan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan sistematisasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) bahwa kedudukan Pengadilan Pajak ini berada dibawah Kementrian Keuangan dan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Pengadilan Pajak. 2) Secara substansi, kedudukan Pengadilan Pajak ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa kedudukan Pengadilan Pajak dinilai independen dan tidak mengganggu atas kemandirian hakim dalam memutus sengketa pajak.

Actions (login required)

View Item