Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dihubungkan dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik : Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dpc Karawang

Nugraha Fajrin, fajrin (2022) Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dihubungkan dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik : Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dpc Karawang. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3-daftar isi.pdf Download (617kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (526kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy

Abstract

Latar Belakang dalam penelitian ini tentang keterwakilan perempuan di dalam pengurus partai PKB Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, kepengurusan partai di tingkat Kabupaten/Kota hanya bersifat himbauan sehingga tidak mengikat partai untuk memenuhi aturan tersebut. Padahal perempuan, diperlukan keterwakilan perempuan sejak tingkat terendah kepengurusan sebuah parpol. Laporan Penelitian Woman Research Institute menyatakan bahwa partai partai besar termasuk PPP, Partai Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDIP di tingkat daerah memiliki rata-rata representasi pengurus perempuan di bawah 30% rendahnya kepengurusan di daerah (Kab / Kota) berdampak pada rendahnya angka caleg perempuan di daerah. Tujuan Penelitian untuk menganalisis 1) Sistem Rekrutmen pengkaderan dan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang, 2) Implementasi keterwakilan perempuan Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang 3) Keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan DPC Partai Kebangkitan BangsaKarawang terhadap keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Karawang. Teori yang digunakan ialah teori Hak Asasi Manusia sebagai Grand Theory, kemudian teori Demokrasi sebagai Middle Range Theory dan teori hak politik perempuan sebagai Applied Theory. Metode yang dipergunakan sifatnya Penelitian Lapangan dengan pendekatan Yuridis Empiris. Tehnik dalam pemilihan datanya mempergunakan studi kepustakaan dan wawancara, jenis datanya menggunakan data sekunder yang meliputi beragam bacaan terkait judul penelitian misalnya literature, jurnal, artikel, dan buku terkait keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik, serta data primer meilputi undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem perekrutan pengurus dan kader dilakukan dengan cara sistem tertutup dimana, perekrutan berdasarkan penunjukan secara langsung karena ada hubungan keluarga, teman, dan pendukung yang loyal berpotensi membawa masa yang besar. 2) Implementasi keterwakilan perempuan sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa DPC Karawang kurang dari 30%. 3) Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PKB berdampak kepada perolehan suara caleg perempuan DPRD karwang menjadi anggotaDPRD, pada pemilu 2014-2019 h anya 2 orang anggota DPRD, di pemilu 2019-2024 memperoleh 3 anggota DPRD Karawang.

Actions (login required)

View Item