Kewenangan badan bank tanah dalam mengatur penggunaan tanah terlantar dihubungkan dengan hak menguasai negara pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Husaeni, Firman (2022) Kewenangan badan bank tanah dalam mengatur penggunaan tanah terlantar dihubungkan dengan hak menguasai negara pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (367kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 secara jelas menjelaskan peranan negara dalam mengatur pengelolaan tanah di Indonesia. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah masalah peruntukan tanah yang dikelola oleh Bank Tanah. Dalam hal ini Bank Tanah diberikan hak pengelolaan dalam rangka ekonomi berkeadilan sesuai Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2022 disisi lain Bank Tanah juga diberikan kewenangan untuk kemudahan investasi, kedua macam peruntukan ini bertolakbelakang (inkonsistensi) dan pembuat kebijakan mengesampingkan eksistensi Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, karena kepentingan investasi bernuansa profit (keuntungan) sedangkan peruntukan bank tanah tidak bernuansa profit (non profit). Kegunaan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi/rujukan akademik bagi studi-studi hukum yang akan datang, terutama yang akan mengkaji dan mengembangkan mengenai kewenangan bank tanah serta bahan pertimbangan dan masukan kepada penyelenggara negara (pemerintah). Jenis penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis-normatif, metode penelitian deskriptif analitis, sumber dan bahan hukum utama (primer) diambil dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum sebagai Grand Teory. Teori Tujuan Hukum yang terdiri atas Teori Kepastian Hukum sebagai Middle Teory. Teori Keadilan Hukum, dan Teori Kemanfataan Hukum, serta Teori Hak Menguasai Negara atas Tanah sebagai Applied Teory. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kewenangan Badan Bank Tanah dalam mengatur penggunaan tanah terlantar untuk tiga puluh persen guna reforma agraria dan mempermudah investasi telah membuat suatu norma hukum yang baru dalam sistem pertanahan di Indonesia. Kewenangan tersebut memperkuat hak pengelolaan oleh negara yang menegaskan kembali eksistensi negara dalam kerangka Hak Menguasai Negara atas tanah. Dengan tugas yang berkaitan bersama fungsi-fungsi Bank Tanah beban yang diberikan kepada Bank Tanah amat banyak dan berat. Hambatan terhadap kewenangan Bank Tanah yaitu belum adanya kepastian hukum terhadap kewenangan Badan Bank Tanah setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, perpanjangan dan pembaharuan jangka waktu Hak Atas Tanah diatas Hak Pengelolaan Bank Tanah, terjadinya dikhotomi kedudukan, tugas dan fungsi BT, adanya kelemahan administrasi pada Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN selaku land administrator dan regulator, belum adanya mekanisme pemberian Hak Milik di atas HPL Bank Tanah yang telah dimanfaatkan secara baik, belum adanya mekanisme permohonan HPL oleh Bank Tanah.

Actions (login required)

View Item