Politik hukum Islam di Indonesia

Mutia, Hapsari (2022) Politik hukum Islam di Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Unpublished)

Preview

Text (Full Text) 1213010118 - MUTIA HAPSARI - POLHUM UAS.pdf - Submitted Version Download (331kB) | Preview

Abstract

Dalam membentuk suatu negara dibutuhkan suatu unsur-unsur terpenting yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Rakyat yang menjadi aktor dalam negara tersebut diharuskan berhidup atas dasar akidah serta bersosial. Karena, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk menyadarkan diri bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemimpin dimuka bumi ini dengan menyelaraskan hidup bersosial yang dimana saling membutuhkan satu sama lain. Namun, ketika itu maka diperlukan suatu batasan-batasan di dalam negaranya untuk mewakili rakyat dalam membentuk suatu batasan yaitu yang bernama pemerintah. Pemerintah ini berperan sebagai batasan dalam hidup bersosial masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan serta kewenangan yang berlaku. Aturan dan kewenangan itu harus ditujukan dalam cita-cita negara yang disebut dengan politik. Politik dan pemerintah memiliki kesinambungan yang selaras dan kedua hal tersebut menjadi aspek terpenting dalam bermasyarakat, karena untuk membatasi-membatasi hidup sosial yang dilakukan oleh rakyat. Dalam berketatanegaraan yang sangat baik di mata Tuhan Yang Maha Esa maka dibutuhkan suatu akidah yang diwakilkan melalui sumber hukum yang berlaku di suatu negara yaitu salah satunya hukum Islam. Dimana hukum Islam ini menjadi paparan negara dan sumber hukum dalam membuat peraturan negara tersebut agar memiliki sejalan dengan syariat Tuhan. Karena, kita merupakan makhluk ciptaannya yang diamanahkan untuk beribadah kepadanya sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'an Surah az-Zariyat ayat 55. Maka dalam makalah ini akan membahas seputar berpolitik sesuai dengan hukum Islam wahyu Allah berdasarkan al-Qur’an dan Sunah Nabi.

Actions (login required)

View Item