Pembuktian dalam persidangan elektronik dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Bale Bandung

Anggya, Khilda (2021) Pembuktian dalam persidangan elektronik dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Bale Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (275kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan bagi para pihak untuk membuktikan dalil melalui bukti surat maupun keterangan saksi ahli. Dalam proses pembuktian perlu adanya verifikasi/pencocokan bukti yang merupakan proses penting dalam suatu persidangan. Pemeriksaan alat bukti dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tetap mengacu ketentuan persidangan secara manual. Pemeriksaan bukti saksi yang berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa, diperiksa melalui pengadilan yang berada di luar wilayahnya melalui media komunikasi audio visual sepanjang disepakati oleh para pihak dan dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan melalui teleconference. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) pembuktian dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik yang dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, 2) kendala yang dihadapi oleh hakim dan para pencari keadilan dalam proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan 3) upaya lembaga peradilan dalam mengatasi setiap kendala didalam proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Bale Bandung. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana peneliti mempelajari bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) pembuktian alat bukti dalam persidangan e-Court / e-Litigasi perkara pedata di Pengadilan Negeri Bale Bandung maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan alat bukti tertulis/surat tetap mengacu ketentuan persidangan secara manual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, 2) kendala dalam persidangan secara elektronik adalah pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung masih terhambat oleh kurangnya fasilitas yang memadai, dan 3) upaya lembaga peradilan dalam mengatasi kendala proses persidangan secara elektronik adalah mengajukan usulan anggaran setiap tahun untuk pengadaan sarana prasana termasuk kelengkapan persidangan melalui sosialisasi dan publikasi agar seluruh advokat memanfaatkan fasilitas e-court, karena dengan e-Court pihak perkara bisa lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan.

Actions (login required)

View Item