Implementasi penegakan hukum perizinan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Nadif, Muhammad (2021) Implementasi penegakan hukum perizinan usaha karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (346kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) | Request a copy

Abstract

Maraknya usaha karaoke di Kota Bandung, tidak luput ditemukan pelanggaran izin usaha karaoke di Kota Bandung tentu hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, tentunya hal ini bisa mengganggu pungutan pajak di daerah, dan menggangu ketertiban masyarakat, dampaknya ialah penurunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Guna mengatasi permasalahan ini, dengan aturan yang ada maka harus ada penegakan hukum yang tegas dan adil dari jajaran pemerintah daerah Kota Bandung. Di mana pelanggaran terhadap usaha karaoke, kewajiban untuk menegakkan hukum harus secara berlanjut dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandung, hal ini telah diatur khususnya dalam kewenangan di bawah Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019. Penelitian ini diperlukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum perizinan usaha karaoke yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung, dan tinjauan siyasah dusturiyah dalam menilai implementasi kebijakan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan objek penelitian Satpol PP dan Disbudpar Kota Bandung. Melakukan wawancara di lokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan, serta mengambil data-data penindakan. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif; pendekatan kualitatif memaparkan secara deskriptif hasil wawancara dan observasi melakukan penjabaran mengenai data yang didapatkan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori implementasi kebijakan Edward dengan empat variabel: struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan sikap atau disposisi. Kemudian teori selanjutnya menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah yaitu prinsip maslahat mursalat, prinsip amanah dan taat. Hasil penelitian kepada pelaksana kebijakan dalam kewenangan pasal 69 Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 yaitu Satpol PP dan Disbudpar Kota Bandung menunjukkan penegakan hukum perizinan usaha karaoke sebagai berikut: implementasi belum berjalan secara maksimal karena masih ditemukan pelanggaran terkhusus dimasa pandemi covid-19, pelaksana kebijakan mengalami hambatan kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya non manusia (fasilitas) khususnya untuk mempermudah mobilisasi, luasnya titik sebaran usaha hiburan karaoke yang tidak memungkinkan terpantau dengan baik, kendala penegakan hukum di masa pandemic covid-19 yang mengancam kesehatan, Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019, dibuat atas landasan kemaslahatan disesuaikan dari kebutuhan masyarakat mengenai regulasi kepariwisataan di Kota Bandung khususnya mengatur usaha hiburan karaoke, dan siyasah dusturiyah bertumpu pada tanggung jawab pembuat kebijakan yaitu dalam aturan dan pelaksanaannya dan juga masyarakat dengan kesadarannya untuk amanah dan menaati sebuah peraturan yang kembali juga demi tujuan utama kemaslahatan bagi masyarakat umum.

Actions (login required)

View Item