Penilian kinerja keuangan berdasarkan analisis laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

Nurillahi, Alliy Agustiani (2022) Penilian kinerja keuangan berdasarkan analisis laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (336kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8 bab v.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Fenomena yang disoroti dalam kajian pertama adalah pemenuhan APBD 2019-2024 untuk pendapatan dan belanja daerah belum optimal dan jumlah APBD turun tajam selama setahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung berdasarkan analisis laporan keuangannya. Teori yang digunakan adalah teori pengukuran kinerja berbasis anggaran Mohamad Mahsun yang memiliki 3 dimensi yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran anggaran tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan: 1. Dalam proses perencanaan, terkait kurangnya transparansi strategis pengaplikasian dan rincian kebutuhan pada akhirnya menjadi rentan pemungutan liar. Maka disarankan untuk wajib melakukan tindakan pendisiplinan pada saat perencanaan anggaran agar sesuai Pemendagri dan dibutuhkan sejumlah pejabat pemerintah daerah yang memiliki control matang atas perencanaan anggaran. 2. Dalam proses pelaksanaan, belum optimalnya penggunaan anggaran belanja langsung yang dikarenakan penyedia produk atau jasa yang mengajukan pembayaran lump sum di akhir tahun tidak distratifikasi berdasarkan pembayaran ketentuan kontrak. Maka disarankan untuk mengeluarkan peraturan yang sangat mengikat bagi penyelenggara pelayanan dalam rangka tertib administrasi. 3. Dalam proses pengawasan, pelaksanaanya belum optimal atau belum baik yang disebabkan oleh jumlah pemeriksa dan kualitas pemeriksa. Jumlah pengawas yang sedikit dan kualitas pengawas yang kurang memiliki keterampilan yang memadai untuk memenuhi kriteria pengawasan terhadap pendistribusian anggaran untuk program kerja itu sendiri. Maka disarankan dilakukan pengembangan kapasitas dan kualitas pengawas agar mumpuni guna mengoptimalisasi proses pengawasan anggaran tersebut. ENGLISH : The phenomenon highlighted in the first study is that the fulfillment of the 2019-2024 APBD for regional income and expenditure has not been optimal and the number of APBD has fallen sharply over the past year. This study aims to determine how the financial performance of the Bandung City Public Works Department based on the analysis of its financial statements. The theory used is Mohamad Mahsun's budget-based performance measurement theory which has 3 dimensions, namely planning, implementation and supervision. The method used by researchers to conduct this research is descriptive research method with a qualitative approach. The research conducted is descriptive qualitative, with the aim of providing an overview of the annual budget of the Bandung City Public Works Department. From the results of research and discussion, the researchers conclude: 1. In the planning process, due to the lack of strategic transparency of the application and the details of the needs, in the end, it becomes vulnerable to illegal collection. Therefore, it is recommended that disciplinary action be taken at the time of budget planning to suit the Ministry of Home Affairs and it takes a number of local government officials who have good control over budget planning. 2. In the implementation process, the direct expenditure budget has not been optimally used because product or service providers who apply for lump sum payments at the end of the year are not stratified based on payment of contract terms. So it is advisable to issue regulations that are very binding for service providers in the context of orderly administration. 3. In the supervision process, the implementation is not optimal or not yet good due to the number of examiners and the quality of the examiners. The number of supervisors is small and the quality of supervisors who lack adequate skills to meet the supervision criteria for the distribution of the budget for the work program itself. Therefore, it is recommended to develop the capacity and quality of supervisors so that they are qualified in order to optimize the budget monitoring process.

Actions (login required)

View Item