Politik hukum pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan aparatur sipil negara melalui Baznas Kabupaten Subang: Perspektif siyasah dusturiyah

Bagir, A. Haidar Muhammad (2021) Politik hukum pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan aparatur sipil negara melalui Baznas Kabupaten Subang: Perspektif siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (687kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (707kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan Penelitian dalam skripsi ini, adalah apa payung hukum pengelolaan zakat profesi dari kalangan ASN di Kabupaten Subang dari perspektif siyasah dusturiyah? Bagaimana Mekanisme Pengaturan Pengelolaan Zakat Profesi dari kalangan ASN di Kabupaten Subang? Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pilihan bentuk hukum pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan ASN di Kabupaten Subang menurut UU tentang Pengelolaan Zakat? Tujuan penelitian ini menganalisis payung hukum yang digunakan dalam pengelolaan zakat profesi dari kalangan ASN di Kabupaten Subang. Untuk menganalisis mekanisme pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan ASN di Kabupaten Subang. Untuk mengetahui dan menganalisis pilihan bentuk hukum pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan ASN di Kabupaten Subang. Kerangka pemikiran memuat konsep Negara Hukum Kesejahteraan dalam ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan prinsip maslahah mursalah, sebagai dasar yang menjadi istimbat politik hukum pengaturan pengelolaan Zakat. Pembentukan hukum, dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Penulisan skrispi ini mengunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mengacu pada norma peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Mengunakan teknik studi pustaka yaitu menginventaris, meneliti, dan menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis nilai kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan- bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek diteliti yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pengaturan kebijakan pengelolaan zakat yang berasal ASN di Kabupaten Subang. Jenis penelitian kepustakaan (library research), bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian payung hukum yang dipilih adalah Peraturan Bupati, pilihan didasarkan pada pertimbangan lebih efisien; Mekanismenya hanya diatur oleh peraturan bupati, yang dari sisi hirarki berada dibawah peraturan daerah. Perbup Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang harus diubah dan materinya dihimpun dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Pilihan politik hukum pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan ASN di Kabupaten Subang menurut UU Pengelolaan Zakat yang tepat adalah dengan membentuk Peraturan Daerah yang menggantikan Peraturan Daerah lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan politik hukum pengelolaan zakat yang dianut secara nasional. Karena satu kesatuan sistem hukum pengelolaan zakat penting ditegakkan agar pengelolaan zakat sesuai dengan prinsif keadilan dan konsepsi maslahah al-mursalah.

Actions (login required)

View Item