Disparitas putusan pidana perkara senjata tajam berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam : Studi perkara putusan nomor 10/Pid.Sus/2012/Pn.Btl dan nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Nurseha, Dhiyaa Siti (2021) Disparitas putusan pidana perkara senjata tajam berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam : Studi perkara putusan nomor 10/Pid.Sus/2012/Pn.Btl dan nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text 3_Daftar isi.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (351kB) | Preview
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah Negara Hukum, penegakan hukum di Indonesia sudah sepatutnya dilaksanakan dan merupakan sebuah kewajiban bagi Negara dan Pemerintah untuk mengatur seluruh perangkat yang berkaitan dengan hukum. Dalam prosesnya penegakan hukum harus lebiih baik dari masa ke masa dengan mengedepankan penegakan keadilan bukan hanya sebagai formalitas saja menempuh hukum acara di Indonesia tetapi unsur keadilan harus ditegakkan, namun pada pelaksanaanya masih terdapat beberapa disparitas putusan Hakim terhadap kasus yang dinilai memiliki unsur serupa artinya masih terdapat kekurangan dalam penegakan hukum pada Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan. Tujuan dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terkait Disparitas Putusan Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perkara Disparitas Putusan Senjata Tajam Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr. Kerangka dalam penulisan diawali dengan Majelis Hakim dalam menentukan sebuah keputusan yang memiliki pertimbangan, akan tetapi mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang menggunakan hukum warisn dari Belanda seharusnya ada pembaharu agar pada saat beracara Hakim di seluruh Indonesia memiliki pedoman yang sama. Hukum Islam pun mengatur tentang bagaimana melaksanakan sistem penegakan hukum dimulai dari pada saat zaman Rasulullah masih hidup yang sistemnya terpusat pada Rasulullah kemudian masa para Sahabat dengan sistem khilafah hingga ke penerusnya. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai disparitas pun diperlukan dan dapat ditinjau dari beberapa aspek. Metode Penelitian dengan kualitatif analisis deskriptif dengan tujuan memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai Disparitas putusan merupakan metode yang paling tepat dalam mengetahui sejauh mana disparitas di Indonesia terjadi. Jarimah kepemilikan senjata tajam menurut tinjauan Hukum Pidana Islam termasuk kedalam jarimah ta'zir dengan hukuman yang variatif baik itu nasihat, perampasan, bahkan pengasingan. Adapun hukuman yang paling tepat adalah hukuman ta'zir yang paling ringan yakni nasehat menimbang jarimah ini hanya menimbulkan madharat yakni terganggunya ketentraman masyarakat dan tidak menimbulkan kekerasan ataupun cedera.

Actions (login required)

View Item