Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah : Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns

Setiawan, Agung (2021) Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah : Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy

Abstract

Pelaku pencabulan pada anak tidak sedikit yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak, seperti orang tua, paman, kakek atau pun orang-orang yang berhubungan dekat dalam lingkungan pendidikan anak seperti guru dan kepala sekolah. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns, di mana Muhammadiyah Alias Madiyah Bin Tahir merupakan seorang kepala sekolah menjadi pelaku pencabulan pada anak-anak didiknya. Terdakwa didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 Ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Sanksi pidana terhadap Terdakwa, 2) Pertimbangan hukum hakim, dan 3) Analisa terhadap sanksi pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan negeri. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 1) Sanksi pidana terhadap pelaku selama 5 tahun penjara, hal ini tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, mengingat bahwa Terdakwa seorang kepala sekolah dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. 2) Pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan pada anak. 3) Dalam hukum materiil, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan unsur pemberatan, dimana Terdakwa merupakan seorang kepala sekolah dan menimbulkan korban lebih dari (1) orang dan dalam dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum tidak men-Juncto-kan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut. Dalam hukum formil, susunan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Wns tidak sesuai dengan syarat susunan putusan pemidanaan dalam Pasal 197 Ayat (1) karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan.

Actions (login required)

View Item