Kedudukan hukum penggunaan vaksin Measles Rubella menurut fatwa MUI NO.33 tahun 2018 dan relevansinya dengan Permenkes no.12 tahun 2017

Laksono, Revan (2021) Kedudukan hukum penggunaan vaksin Measles Rubella menurut fatwa MUI NO.33 tahun 2018 dan relevansinya dengan Permenkes no.12 tahun 2017. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (259kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (798kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (793kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy

Abstract

Makan dan minum merupakan fitrah dan hajat hidup setiap manusia. Sebagian orang tidak memperdulikan status hukum makanan yang masuk kedalam tubuhnya. Di era modern ini alat dan obat-obatan berkembang pesat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh manusia yaitu melalui vaksin. Vaksin adalah suatu virus yang dilumpuhkan. Kandungan vaksin yang berbeda-beda dan tidak semua vaksin memiliki kandungan yang halal dalam vaksin MR mengandung unsur babi dan MUI membolehkannya dalam unsur dharurat sebelum di temukanya vaksin yang memiliki kandungan halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latar belakang yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella dan Menteri Kesehatan dalam peraturannya Nomo 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi dalam aspek sosial. (2) Metode Ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin dan Menteri Kesehatan dalam peraturannya Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Imunisasi. (3) Implikasi dan konsekuensi hukum vaksin yang mengandung unsur babi menurut Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaaraan Imunisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif, yakni dengan menggunakan kajian pustaka. Metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih pendapat hukum yang bersifat normatif Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum vaksin yang mengandung unsur babi (haram) bisa menjadi mubah atau bahkan wajib karena mempertimbangkan aspek sosial dan metode ijtihad yang digunakan sehingga hukum vaksin yang mengandung unsur babi (haram) ini menjadi boleh. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Latar belakang yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwanya didasarkan kepada al-adillah al-ahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan umat. Selain itu dasar fatwa adalah al-qur’an, hadits, ijma’, qiyas dan dalil hukum lainnya, Sedangkan; Permenkes mempertimbangkan aspek sosial saja; (2) Metode ijtihad yang digunakan oleh MUI adalah ijma’ ulama. Sedangkan metode yang digunakan oleh Permenkes adalah aspek sosial; (3) Implementasi dan konsekuensi hukum vaksin yang mengandung unsur babi pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena : a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah). b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Actions (login required)

View Item