Implementasi kebijakan pasal 7 ayat 1 dan 2 peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 10 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pasar ditinjau dari perspektif siyasah maliyah

Ramadani, Ramadani (2021) Implementasi kebijakan pasal 7 ayat 1 dan 2 peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 10 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pasar ditinjau dari perspektif siyasah maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (256kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten terluas di Provinsi Lampung, dengan banyaknya sektor perekonomian yang diharapkan dapat menambah potensi dalam bidang ekonomi, untuk itu tentu dari pemerintah daerah harus lebih profesional dalam pengelolaan dan penanganannya sebagaimana yang sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 10 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pasar, kemudian bagaimana kontribusi dari retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 10 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pasar, serta bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 10 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pasar di pasar pagi kotabumi. Implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memilki aspek kemaslahatan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan jenis data berbentuk kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pelaksanaan pasal 7 ayat 1 dan 2 peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 10 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pasar, yang menjadi penggerak utama dalam implementasi peraturan daerah ini adalah Dinas Perdagangan serta aturan pelaksanaannya diatur didalam peraturan daerah dan diperkuat dengan peraturan bupati. Kedua, kontribusi dari retribusi pasar terhadap PAD dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik, namun tidak selalu mencapai target. Ketiga, tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 10 tahun 2015 tentang pelayanan retribusi pasar dengan teori tanggung jawab negara sudah sesuai, karena dalam teori tanggung jawab negara terdapat konsep intervensi negara, yang mana negara wajib memberikan aturan terkait dengan pelaksanaan retribusi. Peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 ini juga sesuai dengan prinsip keadilan serta prinsip kemaslahatan. Perda tersebut akan menjadikan masyarakat disekitar kotabumi lampung utara bertambah dari segi nilai perekonomiannya sehingga lebih terlihat dari segi kemaslahatannya. Begitu pula dengan prinsip keadilan, dimana penarikan tarif retribusinya dilakukan dengan adil dan bijak.

Actions (login required)

View Item