Perlindungan hukum konsumen korban vaksin palsu dihubungkan dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Nugroho, Nicko Saputro Adi (2021) Perlindungan hukum konsumen korban vaksin palsu dihubungkan dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ditemukannya peredaran vaksin palsu di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini pasien yang melakukan upaya kesehatan tidak berjalan dengan baik sehingga hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang baik tidak terpenuhi. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien atas beredarnya vaksin palsu di Provinsi Jawa Barat yang ditinjau menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien korban vaksin palsu di Provinsi Jawa Barat, mengetahui kendala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menangani korban vaksin palsu di Ptovinsi Jawa Barat dan mengetahui upaya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menangani korban vaksin palsu di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini pasien dan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori keadilan menurut Aristoteles, teori kepastian hukum menurut Utrech, dan teori Law as tool social of engineering Roscoe Pound. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penelitian penulis, dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneltian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan optimal karena tidak memberikan perlindungan kepada pasien selaku konsumen sesuai Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kendala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu belum optimalnya peran pemerintah, kurangnya kesadaran hukum penyelenggara upaya kesehatan, kurangnya kesadaran hukum bagi konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam mengatasi peredaran vaksin palsu yaitu melakukan vaksinasi ulang, memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan,meningkatkan koordinasi BPOM.

Actions (login required)

View Item