Kedudukan akad dan implementasi kemaslahatan hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Barat perspektif hukum ekonomi syari’ah

Abdulloh, Sahid (2021) Kedudukan akad dan implementasi kemaslahatan hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Barat perspektif hukum ekonomi syari’ah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (358kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (918kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (542kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy

Abstract

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan terhadap wajib pajak yang harus dibayar kepada negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari akad antara wajib pajak dengan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah memerlukan kajian dari segi kedudukan akadnya dan kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya ketentuan wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah; untuk menganalisis pelaksanaan kemaslahatan akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah; dan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan pelaksanaan kemaslahatannya dari segi kebijakan fiskal Islam. Tujuan penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis. Penelitian bertitik tolak dari pemikiran bahwa seluruh pelaksanaan hukum ekonomi Islam mengacu kepada maqasid al-syariah, kaitan dengan pajak bumi dan bangunan adalah untuk memelihara harta kekayaan (hifdh al-mal). Sehingga harta yang dikeluarkan menimbulkan kemaslahatan untuk umum dan kebijakan pemerintah yang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pajak tidak menyimpang dari kebijakan fiskal Islam. Metode penelitian ini deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Sumber datanya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan content analisis yang berpedoman kepada pendekatan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah adalah wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan kemaslahatan umum. Kemaslahatan akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak menyimpang dari syariat Islam karena merupakan bagian dari pengembangan kebijakan fiskal Islam yang sudah dilaksanakan semenjak masa Rasulullah saw. Adapun akad pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan akad tabarru’at, karena bersifat nirlaba, akan tetapi kemaslahatannya merupakan kebijakan pemerintah yang memanfaatkan hasil pajak bumi dan bangunan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Actions (login required)

View Item