Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN. Jkt Pst

Mardhiya, Rodhiyah (2021) Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN. Jkt Pst. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana sanksi pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal yang mengangkat studi kasus dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN.JKT PST yang telah berkekuatan hukum tetap dari perspektif hukum pidana Islam pendekatan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 1 ayat 1 UU Darurat no 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yaitu (1) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhan sanksi bagi terdakwa Muchdar Assegaf melalui analisis putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN. Jkt Pst untuk mengetahui apakah terpenuhinya unsur-unsur pasal 340 Jo. pasal 55 ayat (1) point 1), dan 2) terhadap terdakwa sebagai turut serta melakukan pembunuhan berencana dan unsur pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 Tahun 1951, (2) Perspektif Hukum Pidana Islam tentang pembunuhan berencana terhadap putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN.Jkt Pst serta terhadap pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki senjata api (3) Relevansi peraturan tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam karya ilmiah ini mengkaji sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan kepemilikan senjata api ilegal maka penulisan merujuk kepada teori pemidanaan yang merupakan tujuan akhir dari sistem hukum, yang mana yaitu proses pemidanaan didasari oleh beberapa teori yakni teori retributif (pembalasan), teori deterence (pencegahan), teori treatment (pembinaan), dan teori sosial defence (perlindungan sosial). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum dengan teknik analisis berupa studi kepustakaan yang literaturnya bersumber dari data primer diantaranya naskah undang-undang serta putusan hakim dan data sekunder yang memuat literatur berjenis buku, jurnal serta karya ilmiah untuk menjadi bahan dalam menganalisis sanksi tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam mengangkat studi kasus yakni putusan Nomor 1424/Pid.B/PN.JKT PST kemudian dianalisis dengan langkah-langkah, yaitu meruduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data yang hasilnya dimuat dalam karya ilmiah ini. Selanjutnya hasil penelitian ini menjelaskan beberapa hal diantaranya : (1) pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN. Jkt Pst melalui pertimbangan unsur-unsur pasal 340 Jo. pasal 55 ayat (1) point (1) dan (2) serta pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan disesuaikan kepada bukti-bukti dan saksi yang dihardirkan dipersidangan, (2) perspektif Hukum Pidana Islam terhadap analisis sanksi yang dijatuhi Majelis Hakim kepada terdakwa sesuai putusan nomor 1424/Pid.B/2000/PN. Jkt Pst Islam dan analisis kepemilikan senjata api ilegal serta, (3) membahsa relevansi anatar peraturan tentang kepemilikan senjata api dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

Actions (login required)

View Item