Analisis terhadap izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 : Studi kasus putusan nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa.Pyk

Fajriah, Esul Masulah (2021) Analisis terhadap izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 : Studi kasus putusan nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa.Pyk. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (71kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (48kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (106kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (389kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
4_bab1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (389kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (630kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (494kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (113kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (183kB) | Request a copy

Abstract

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari atasan secara hierarki sebelum melakukan perceraian kemudian dilampirkan dalam gugatan dalam bentuk tertulis, namun majelis hakim dalam putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa. Pyk.tetap melaksanakan proses persidangan dan memutuskan perkara tanpa adanya surat izin atasan melainkan berdasar pada surat keterangan atasan yang berisin tidak berwenang dalam memberikan izin perceraian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan, hukum positif dan hukum islam tentang surat izin cerai dari atasan, serta peran atasan dalam perceraian PNS dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian content analysis, metode penelitian dengan cara menganalisis isi putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/Pa. Pyk tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan kepustakaan, dengan menggunakan teori tentang perceraian PNS, putusan pengadilan, hukum formil dan materiil. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan hukum formil dan meteriil yang digunakan dalam mengabulkan gugatan cerai tanpa adanya izin dari atasan dalam putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Pyk didasarkan pada: Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Butir (5) Surat Edaran Mahkmah AgungNomor 10 tahun 1984 Tentang Perceraian Pegawain Negeri Sipil, Pasal 39 ayat (2) Undan- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan Q,S Ar-Ruum ayat (21) dan Q.S An-Nisaa ayat (130). 2) Untuk izin cerai dari atasan telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Sedangkan dalam hukum islam, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai syarat perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang harus mendapatkan izin dari atasan. 4) Peran atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil adalah berusaha merukunkan kembali pasangan tersebut dan memberi surat izin cerai apabila perceraian disertai alasan yang jelas. Namun pemberian surat izin cerai dalam putusan ini ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat tidak melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hierarki sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Perceraian Pegawai Negeri Sipil: Penerapan Hukum Formil dan Materiil: Analisis Yuridis dan Hukum Islam; Peran Atasan;
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Perceraian Menurut Islam
Analysis, Theory of Functions > General Aspects of Analysis
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Depositing User: Esul Masulah Fajriah
Date Deposited: 14 Sep 2021 06:45
Last Modified: 14 Sep 2021 06:45
URI: https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/43430

Actions (login required)

View Item View Item