Pendapat Imam Syafi'i tentang sanksi peminum minuman keras dan relevansinya dalam Perda Kabupaten Purwakarta no.13 tahun 2007 dan Qanun Aceh no.6 tahun 2004

Nurfakhri, Lutfiawati (2021) Pendapat Imam Syafi'i tentang sanksi peminum minuman keras dan relevansinya dalam Perda Kabupaten Purwakarta no.13 tahun 2007 dan Qanun Aceh no.6 tahun 2004. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (391kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (503kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy

Abstract

Pelarangan mengkonsumsi minuman keras telah diberlakukan dibeberapa daerah salah satunya adalah Aceh dan Purwakarta yang telah menetapkan aturan mengenai larangan minuman keras. Kewenangan aturan daerah ini menjadi peraturan khusus daerah yang telah diberi kewenagan oleh negara sebagai otonomi daerah sehingga aturan ini bersifat kuat dan harus dipatuhi di daerah terkait. Penelitian ini setidaknya menjawab beberapa permasalahan diantaranya 1) Aspek Kesejarahan Perda dan Qanun Aceh 2) Dasar hukum yang melandasi khamr dijadikan suatu perbuatan tindak pidana 3) Efektivitas sanksi terhadap pelanggar minuman keras berdasarkan Perda Purwakarta dan Qanun Aceh. Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan agar dapat menemukan, mengembangkan serta menguji suatu kebenaran yang ada dalam suatu pengetahuan. Mengetahui sejarah adanya perda dan Qanun Aceh, Mengetahui dasar hukum danrelevansi pandangan Imam Syafi’i terhadap khamr dijadikan sebagai tindak pidana,Mengetahui efektifitas sanksi bagi peminum khamr terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007. Khamr secara bahasa diambil dari kata al-khamru dari bahasa Arab dari kalimat al-khamru yang artinya adalah sesuatu yang menghalangi ataupun menutupi, sedangkan menurut istilah, para jumhur ulama berpendapat definisi dari khamr ialah saripati perasan dari anggur yang di didihkan.Tidak hanya dari saripati anggur, namun juga saripati kurma, madu, gandum, dan sya’ir yang dapat membuat seseorang kehilangan akal (pikiran). Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode perbandingan atau disebut juga dengan comparative approach dengan membandingkan antara hukum daerah yaitu Qanun Aceh dan Perda Kabupaten Purwakarta tentang sanksi bagi peminum minuman keras. Dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang merujuk pada analisa mengenai data-data yang kemudian dihubungkan dengan suatu permasalahan untuk diteliti hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Sanksi berdasarkan Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang minuman keras, keduanya memiliki landasan hukum yang jelas dan pertimbangan yang baik. Namun demikian, hukum yang paling relevan dengan pendapat imam syafi’i adalah sanksi yang diterapkan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014. Adapun efektifitasnya, sanksi yang diterapkan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 lebih efektif daripada sanksi yang diterapkan dalam Perda Purwakarta No.13 Tahun 2007.

Actions (login required)

View Item