Pelaksanaan penentuan Nishab zakat profesi PNS menurut Fatwa MUI no. 3 tahun 2003 : Studi pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis

Azhara, Verina Salisa (2021) Pelaksanaan penentuan Nishab zakat profesi PNS menurut Fatwa MUI no. 3 tahun 2003 : Studi pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (1).pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (440kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, profesi yang dijalankan umat muslim saat ini begitu banyak macamnya, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pekerjaannya mendatangkan penghasilan rutin setiap bulan sehingga penghasilan yang diperoleh itu dikenakan zakat yang disebut zakat profesi, dan setiap zakat dikeluarkan apabila telah mencapai nishab. Majelis Ulama Indonesia turut mengatur persoalan zakat profesi dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dengan ketentuan harus mencapai haul, nishab, dan diambil sesuai kadarnya. Namun zakat yang diambil dari profesi PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis diambil setiap bulan sebesar 2,5% terhadap semua golongan PNS, padahal banyak penghasilan PNS yang belum mencapai nishab diantaranya PNS golongan I, II, dan sebagian golongan III. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis, serta bagaimana pelaksanaan penentuan nishab zakat profesi PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis ditinjau menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertitik tolak pada ketentuan zakat profesi yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan sebagai hasil ijtihad para ulama yang didukung dengan dalil-dalil syar’i, bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat mencapai nishab dalam satu tahun senilai 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian dengan cara mendeskripsikan (memberi gambaran) objek penelitian yang menyelidiki masalah manusia atau fenomena sosial melalui data yang terkumpul tanpa menganalisis dan menyimpulkan untuk umum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan nishab zakat profesi PNS di kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak memperhatikan regulasi yang dijadikan patokan seluruh instansi di Kab. Ciamis, baik Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan maupun Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Wilayah Indonesia. Selain itu, pelaksanaan zakat profesi PNS di Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis tidak selaras apabila ditinjau Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 sebab zakat dikenakan kepada semua golongan PNS; zakat diambil dari penghasilan kotor yang seharusnya menurut fatwa diambil dari penghasilan bersih; serta zakat dikeluarkan meskipun belum melalui waktu haul, sedangkan menurut fatwa harus melalui haul, terlebih bagi yang penghasilannya tidak mencapai nishab.

Actions (login required)

View Item