Analisis pasal 3 ayat (3) peraturan menteri agama republik indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran nikah

Haris, Fadilatul (2021) Analisis pasal 3 ayat (3) peraturan menteri agama republik indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran nikah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (388kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya PMA RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 3 Ayat (3) yang menyebutkan “Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan”. Tetapi pada kenyataannya di KUA Kec. Cigombong Kab. Bogor masih banyak masyarakat yang mendaftarkan kehendak nikahnya kurang dari sepuluh hari kerja, sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: a. tinjauan yuridis terhadap Pasal 3 Ayat (3) PMA RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, b. tinjauan filosofis dan sosiologis terhadap Pasal 3 Ayat (3) PMA RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, c. analisis hukum keluarga terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah. Bahwa yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian ini adalah tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah content analysis yaitu suatu metode dengan cara menganalisis teks Pasal 3 Ayat (3) PMA RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 1). Ditinjau secara yuridis bahwa beberapa aturan lain yang memiliki relavansi dengan Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2). Ditinjau secara filosofis bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan. Ditinjau secara sosiologis bahwa aturan pada Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dan kesadaran hukum dalam masyarakat melihat jumlah pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan sesuai peraturan sebanyak 700 pasangan, sedangkan yang kurang dari sepuluh hari kerja sekitar 230 pasangan. Jika diprersentasikan hanya 30% saja dari masyarakat yang masih belum sesuai peraturan 3). analisis hukum keluarga terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah yaitu untuk memverifikasi data calon pengantin dan walinya, menentukan hari, tanggal, jam dan tempat pernikahan akan dilangsungkan serta memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan beberapa keberatan bagi dilangsungkannya suatu pernikahan.

Actions (login required)

View Item