Analisis yuridis pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Azizi, Abi Zaky (2021) Analisis yuridis pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (289kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (515kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy

Abstract

Partai politik merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan suatu negara yang menganut asas demokrasi. Keberadaan partai politik menjadi sebuah pertimbangan keberlangsungan sebuah proses demokrasi. Kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai badan hukum publik yang diatur secara langsung oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yuridis pembubaran partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mekanisme pembubaran partai politik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan pertanggungjawaban hukum partai politik yang terbukti menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku dan jurnal yang membahas pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan partai politik sebagai badan hukum publik sama halnya dengan kedudukan korporasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan mengenai korporasi yang menerima aliran dana tindak pidana korupsi jelas tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sanksi bagi partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi sama halnya dengan korporasi, jika dilihat dari sisi kedudukanya sebagai badan hukum. Kesimpulannya bahwa partai politik yang menerima lairan dana tindak pidana korupsi maka dapat dikenakan sanksi pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hak legal menjadi badan hukum.

Actions (login required)

View Item