Perlindungan konsumen terhadap tidak tepatnya ukuran takaran bensin oleh Pertamini dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi kasus di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

Zilfa, Alfia (2021) Perlindungan konsumen terhadap tidak tepatnya ukuran takaran bensin oleh Pertamini dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi kasus di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy

Abstract

Bahan Bakar Minyak atau BBM merupakan bahan utama untuk dapat menghidupkan kendaraan bermotor sebagai sarana penunjang kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan permintaan BBM dimasyarakat meningkat serta mendorong munculnya pelaku usaha yang menjual BBM secara ecer. Pada awalnya para pelaku usaha menjual bensin menggunakan botol eceran, namun seiring dengan perkembangan zaman pelaku usaha menggunakan mesin digital seperti mesin yang digunakan oleh SPBU Pertamina sebagai pemilik izin resmi niaga Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Pelaku usaha pertamini yang kini banyak tersebar diruas ruas jalan di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki perjanjian khusus dengan Pertamina dan tidak mencapai syarat sebagai sub penyalur resmi menurut Undang-undang. Selain itu pemeliharaan dan pengecekan alat takar bensin juga hanya dilakukan oleh pelaku usaha sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli Bensin pada Pertamini, bagaimana Faktor penyebab ketidak sesuaian takaran pada Pertamini serta bagaimana hak-hak konsumen pada penjualan BBM Pertamini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Metode pengumpulan data berupa wawancara, kepustakaan dan penelusuran website. Penelitian ini di dasarkan pada pemikiran bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi: “Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Kepastian tesebut memberikan kepastian hukum yang jelas karena secara hakikatnya hukum harus pasti dan adil sebagai pedoman kelakukan hidup dalam bermasyarakat. Pengaturan tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PERMEN ESDM Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Pengaturan terkait dengan sub penyalur tertuang dalam PERMEN ESDM No.13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya tidak terdapat perjanjian khusus antara pelaku usaha dengan Pertamina sehingga dalam pelaksanaannya pelaku usaha menjual bensin tersebut sesuai dengan kehendak sendiri tanpa ada pengawasan baik dari segi keamanan, kenyamanan bahkan pada takaran mesin digital yang digunakan.

Actions (login required)

View Item