Sanksi pidana pelaku muncikari sebagai penyedia fasilitas Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh : Studi putusan nomor: 1/Jn/2018/Ms.Bna

Nuraeni, Tifa Reggi (2021) Sanksi pidana pelaku muncikari sebagai penyedia fasilitas Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh : Studi putusan nomor: 1/Jn/2018/Ms.Bna. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (489kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy

Abstract

Muncikari penyedia fasilitas jarimah ikhtilath merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara’ terkhusus di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunya Otonomi Khusus. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjadi legalitas dalam penerapan hukum pidana Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Muncikari penyedia fasilitas jarimah ikhtilath merupakan perbuatan yang mengandung unsur jarimah ta’zir yakni unsur Syar’i yang terdapat di dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 2 dan ikhtilath dalam surat Al-Isra ayat 32 yang uqubahnya ditentukan oleh ulir amri atau hakim. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap mucikari penyedia jarimah ikhtilath dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna. Kedua, untuk mengetahui penjatuhan sanksi pelaku muncikari penyedia jarimah ikhtilath dalam putusan No.1/JN/2018/MS.Bna. Ketiga untuk mengetahui analisa penerapan sanksi yang terdapat dalam putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna ditinjau dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode studi hukum normatif yakni penelitian hukum yang berupaya menemukan kebenaran aturan hukum dengan norma hukum berisi mengenai sanksi (uqubah) yang sesuai dengan prinsip hukum dengan tindak pidana (jarimah) yang sesuai norma hukum atau prinsip hukum yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Hasil penelitian ini adalah, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam studi putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna mengenai muncikari penyedia fasilitas jarimah ikhtilath yakni menggunakan asas legalitas yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Penjatuhan uqubah dalam Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna yakni terdapat dalam pasal 25 (2) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang telah memenuhi akan unsur jarimah ta’zir yang di lakukan oleh terdakwa. Analisa putusan Nomor: 1/JN/2018/MS.Bna dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat terbentuknya kerelevansian antara uqubah yang di dakwaan dan putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkmah Syar’iyah Banda Aceh guna mencipkan efek jera bagi pelaku.

Actions (login required)

View Item