Status hukum bangunan instansi pemerintah yang didirikan di atas Tanah Wakaf menurut peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf: Studi kasus bangunan KUA di Kota Bandung

Suhardi, Suhardi (2020) Status hukum bangunan instansi pemerintah yang didirikan di atas Tanah Wakaf menurut peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf: Studi kasus bangunan KUA di Kota Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (531kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy

Abstract

Harta benda wakaf adalah barang yang disakralkan dalam agama Islam dan merupakan amalan yang mulia yang keberadaannya harus dijaga dan kembangkan dengan baik sesuai dengan syariah, untuk menjaga agar harta benda wakaf tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Namun, dilapangan masih banyak ditemukan harta benda wakaf yang digunakan oleh pemerintah untuk bangunan gedung KUA dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan jika mengacu pada aturan asset Negara maka bangunan KUA tersebut tidak tercatat sebagai asset Negara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang: (1) alasan terjadinya bangunan instansi pemerintah di atas tanah wakaf. (2) untuk mengetahui tentang status hukumnya. (3) untuk memahami lebih mendalam mengenai cara penyelesaian hukum bangunan instansi pemerintah yang didirikan di atas tanah wakaf. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum sebagai teori utama dan teori Wakaf. Teori negara hukum (rechtstaat) adalah teori negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selama-lamanya sesuai dengan peruntukannya yang ada dalam ikrar wakaf maupun pengganti akta ikrar wakaf Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan mengunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatau metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta serta hubungan antara fenomena tanah wakaf yang diteliti untuk selanjutnya dianalisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Kesimpulan akhir dari penelitian adalah: (1) adanya bangunan instansi pemerintah (KUA) di atas tanah wakaf dikarenakan bangunan tersebut dibangun sebelum adanya undang-undang tentang wakaf, dan juga pada saat belum adanya aturan larangan menggunakan tanah wakaf, KUA bisa menjadi Nadzir, (2) Berdirinya bangunan instansi pemerintah (KUA) di atas tanah wakaf secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum, dan jika mengacu pada aturan mengenai pencatatan barang aset negara bangunan KUA tersebut tidak tercatat sebagai barang aset milik negara, (3) penyelesaian hukum bangunan instansi pemerintah di atas tanah wakaf dapat dilakukan secara: a) Ruislag (perubahan peruntukan tanah wakaf), b) Negara membangun gedung KUA ditempat lain, dan bangunanya dihibahkan kepada nadzir yang mengelolah tanah wakaf, c) Dilakukan perubahan terhadap aturan yang melarangan menggunakan tanah wakaf tersebut.

Actions (login required)

View Item