Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bekasi

Marni, Marni (2021) Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bekasi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (514kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (685kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (472kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy

Abstract

Undang- Undang 1945 menyatakan bahwa tujuan dari kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan ini dapat mengembalikkan perkembangan setiap masyarakatnya, khususnya masyarakat yang masih belum mendapatkan fasilitas penempatan tenaga kerja. Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia dengan tingkat kesejahteraan sosialnya yang kurang menjamin untuk masyarakatnya dikarenakan fasilitas penempatan tenaga kerja yang belum terprioritaskan secara benar. Hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di daerah Kabupaten Bekasi. Maka dari itu implementasi kebijakan mengenai kesejahteraan ini perlu diteliti guna untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemerintah dalam peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hambatan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan untuk mengetahui solusi pemerintah dalam menangani hambatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Model Merilee S. Grindle yang terdapat ada beberapa indicator yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan perda No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi Pasal 14 No 2 Poin G mengenai Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja ini dapat terlaksanakan dengan baik dengan menggunakan indicator- indicator yang terdapat dalam Teori Merilee S. Grindle, hambatan dalam pelaksanaan ini terdapat salah satu indicator yang menjadikan penghambat dalam pelaksanaan perda ini, karena indicatornya menunjukkan dalam setiap pelaksanaan perda ini harus ada pengawasan yang maksimal dalam setiap pelaksanaannya, sehingga dapat terlaksanakan sesuai dengan skala pemerintah Kabupaten Bekasi, dan solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan melaksanakan program sesuai dengan skala pemerintah dan harus adanya kerja sama antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial mengenai Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja.

Actions (login required)

View Item