Analisi putusan nomor 304/Pid.sus/2016/PN.Bks tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri dihubungkan dengan lasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Mawardi, Muhamad Danis (2019) Analisi putusan nomor 304/Pid.sus/2016/PN.Bks tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri dihubungkan dengan lasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (391kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2._abstrak.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (601kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Tujuan dari penelitian ini yang pertama Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor304/Pid.Sus/2016/PN.Bks terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika. Kedua mengapa dalam putusan Nomor 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks tidak diberikan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaaan narkotika. Tindak pidana Narkotika adalah penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang di tentukan dalam Undang-undang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Norma-norma yang ada dalam masyarkat. Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu pemidanaan yang bertujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan. beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, menggabungkan pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan Retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analitis yang dalam hal ini dimaksudkan terhadap data hukum primer yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan. Sedangkan untuk metode menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu system yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Untuk memberikan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, hakim memerlukan adanya hasil assessment atau keterangan dari pihak dokter, polisi, maupun kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan tindakan rehabilitasi. hal tersebut diperlukan agar dijadikan bahan di persidangan oleh hakim. Tanpa adanya assessment kecil kemungkinnya bahwa terdakwa mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan putusan 304/Pid.Sus/2016/PN.Bks yang tidak memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri karna tidak adanya assessment yang menyatakan bahwa terdakwa perlu diberikan tindakan rehabilitasi.

Actions (login required)

View Item