Implementasi peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia no.1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan di Kabupaten Bogor dalam perspektif siyasah dusturiyah

'Amalia, Syifa Nur (2020) Implementasi peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia no.1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan di Kabupaten Bogor dalam perspektif siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1 (1).pdf Download (252kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan suatu barang kepemilikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta memiliki banyak manfaat khususnya Indonesia sebagai negara Agraris. Masih banyak konflik yang terjadi di negara Indonesia mengenai kepemilikan hak atas tanah. Maka dari itu Badan Pertanahan Nasional diciptakan sebagai lembaga publik yang mengurusi perihal pertanahan. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran II dijelaskan bahwa pendaftaran tanah pertama kali dilakukan selama 98 (sembilan puluh delapan ) hari tetapi pada pelaksanaanya belum sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pelayanan administrasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali, faktor penghambat pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Dalam PERKABAN Republik Indonesia No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Penelitian ini dihubungkan dengan salah satu prinsip Siyasah Duturiyah yang di fokuskan untuk Al-maslahah mursalah serta adanya adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Pendaftaran pertanahan yang tercantum dalam PERKABAN Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam lampiran II waktu pendaftaran tanah pertama kali selama 98 (sembilan puluh delapan) hari tetapi masih terjadi keterlambatan waktu dikarenakan faktor kurangnya sumber daya manusia, masyarakat yang kurang aktif, tidak adanya sanksi atas keterlambatan waktu, jarak antara tanah yang diukur serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang jarang diakses masyarakat. Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah dengan menggunakan teori kemashlahatan yaitu bahwa kebijakan pemerintah dengan menciptakan Peraturan mengenai Pelayanan Pendaftaran tanah pertama kali diadakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk mencegah timbulnya kemafsadatan.

Actions (login required)

View Item