Pelaksanaan peraturan daerah no 5 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik di Bekasi disebabkan pencemaran limbah pabrik yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah cair dan instalasi pengelolaan air limbah : studi kasus Bantar gebang dan kali Bekasi

Fikri, Muhammad Rausan (2020) Pelaksanaan peraturan daerah no 5 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik di Bekasi disebabkan pencemaran limbah pabrik yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah cair dan instalasi pengelolaan air limbah : studi kasus Bantar gebang dan kali Bekasi. Diploma thesis, UIN sunan gunung Djati bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrack.pdf Download (153kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (197kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 17 November 2020. Download (138kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 17 November 2020. Download (132kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 17 November 2020. Download (27kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 17 November 2020. Download (35kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh peraturan daerah no 5 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah adanya peraturan ini seharusnya dapat menindaklanjuti perusahaan yang tidak mempunyai izin sistem pengelolaan air limbah domestik di Bekasi tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melengkapi izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peraturan daerah no 5 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik di bekasi, mengetahui bagaimana kendala pemerintah dalam mengatasi perusahaan industri mengetahui bagaimana upaya pemerintah Bekasi dalam mengatasi limbah cair domestik. Indonesia adalah negara hukum undang undang dasar 1945 adalah sumber tertinggi untuk bernegara, melalui konsep desentralisasi dan bertumpu kepada kebijakan top down penyelesaian lingkungan hidup adalah tugas dari pemerintah daerah bersumber kepada pelayanan dasar yang diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 11 sedangkan peraturan undang-undang no 32 tahun 2009 pasal 36 menjelaskan tentang pelarangan pembuangan limbah dalam peraturan no 68 tahun 2016 tentang baku mutu air pasal 1 bahwa kadar air yang beredar harus ada ambang batas selain itu kita Bekasi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup melalu peraturan no 5 tahun 2018 pasal 3 menjelaskan tentang penggunaan sistem pengelolaan air limbah Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang menguraikan data kualitatif yang bersumber dari bahan pustaka atau hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum, metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemakaian sistem pengelolaan air limbah sebagai salah satu syarat dalam izin lingkungan belum diterapkan secara maksimal oleh industri yang ada di Bekasi kendala yang dihadapi banyaknya pabrik yang berdiri di kota Bekasi tanpa melanjutkan izin usaha setelah izin usahanya berakhir, banyaknya pabrik industri yang menyepelekan sistem pengelolaan air limbah dan pabrik yang tidak memperpanjang izin pengelolaan limbah cair upaya pemerintah Bekasi mengadakan seminar bertema peningkatan kualitas hidup khususnya untuk menjaga lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan lingkungan

Actions (login required)

View Item