Penerapan standar operasional prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 relevansinya dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Faisal, Rizal Muhammad (2020) Penerapan standar operasional prosedur Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 relevansinya dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (608kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (771kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (878kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (843kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu prinsip umum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan yaitu prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan (SCBR). Prinsip/asas ini merupakan asas umum yang harus diterapkan oleh seluruh badan Peradilan di Indonesia yang salah satunya adalah Pengadilan Agama Bandung. Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah mendapatkan penghargaan ISO 9001:2008 pada tahun 2015 dalam bidang Manajemen Mutu Lembaga Peradilan, serta pada Tahun 2017 berhasil mendapat Standarisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dan mendapatkan predikat “A Excellent”. Namun berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 tersebut terkesan tidak ada perubahan yang berarti (signifikan) dan diduga pelaksanaanya cenderung stagnan, padahal SOP berbasis ISO 9001:2008 tersebut diharapkan menjadi teknis utama dalam menerapkan asas SCBR di bidang pelayanan Peradilan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 57 ayat (3) UU Peradilan Agama. Hal ini jelas terlihat di dalam teknis penerapannya, khususnya dalam administrasi dan pelayanan Peradilan. Salah satu teknis kelalaian yang ditemukan yaitu kinerja terkesan sebatas kejar target, semrawut, kurang transparan/ditutup-tutupi, pelayanan kurang ramah dan terkesan lambat, serta pengarsipan dokumen yang tidak sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan SOP Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 dalam melayani para pihak, lalu untuk mendapatkan deskripsi tentang relevansi pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 dengan pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, lalu untuk menganalisis implikasi SOP Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian perkara, serta untuk menganalis unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan SOP tersebut. Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu teori negara hukum sebagai grant theory, teori hukum acara Peradilan Agama sebagai middle theory, dan teori penegakan hukum sebagai aplicated theory. Dalam teori negara hukum dipaparkan mengenai prinsip, unsur, ciri, dan pendapat para ahli hukum mengenai konsep negara hukum. Dalam teori hukum acara Peradilan Agama dipaparkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya teori mengenai asas SCBR. Dalam teori penegakan hukum di paparkan pendapat para ahli dalam hal teknis penerapan, penegakan dan efektivitas suatu asas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dengan memperhatikan proses penerapan, relevansi, unsur penunjang dan penghambat, serta implikasi dari penerapan SOP ini. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang diteliti meliputi data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penerapan SOP ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena beberapa teknis pelayanan masih belum dijalankan sesuai SOP, dalam hal ini masih ditemukan pegawai/staf yang tidak bekerja sebagaimana SOP pelayanan yang ditetapkan. Adapun relevansi antara pelaksanaan SOP dengan pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu SOP berperan sebagai tolak ukur atau teknis yang bertujuan untuk terselenggaranya Peradilan yang lebih SCBR. Implikasi dari SOP masih belum terlihat adanya perubahan yang cukup berarti dalam bidang pelayanan Pengadilan. Adapun unsur penunjangnya yaitu adanya teknis evidence, tersedianya POSBAKUM, dan mekanisme one gate integrated services. Sedangkan penghambatnya yaitu faktor hukum, masyarakat, SDM, sarana prasarana, dan adanya sebagian staf yang tidak mengikuti SOP.

Actions (login required)

View Item