Implementasi kebijakan peraturan menteri sosial nomor 23 tahun 2013 tentang pemberdayaan karang taruna: Studi kasus di desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat

Rahayu, Eka (2020) Implementasi kebijakan peraturan menteri sosial nomor 23 tahun 2013 tentang pemberdayaan karang taruna: Studi kasus di desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (749kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pemuda adalah penyediaan pelayanan, fungsi perwakilan, dan fungsi koordinasi. Penyediaan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan diwadahi oleh sebuah organisasi yakni Karang Taruna. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial 23/HUK/2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, bahwa tugas Karang Taruna adalah untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pasal 6 dan 9 menjelaskan Karang Taruna harus mewujudkan kualitas kesejahteraan sosial, mengembangkan usaha ekonomi produktif, dan kemitraan sebagai wujud dari pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna. Namun hingga kini, masalah kemiskinan warga Kabupaten Bandung Barat tercatat masih tinggi. Dari jumlah 1.727.337 jiwa, 11,15% atau 198.644 jiwa termasuk kategori warga miskin. Akibatnya tingkat pengangguran semakin bertambah, di Desa Padalarang sendiri sebagai desa yang memiliki organisasi Karang Taruna terbanyak di Kecamatan Padalarang tingkat pengangguran tercatat pada angka 1.356 jiwa. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna dan mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Teori yang digunakan adalah teori dari Mazmanian dan Sabatier bahwa ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan tidak menekankan generalisasi, melainkan kedalaman informasi. Dimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial 23/HUK/2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna dijelaskan dan dianalisa dengan metode SWOT. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 23/HUK/2013 di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini ditunjukan dengan belum meratanya pemberdayaan pada basis Karang Taruna di Desa Padalarang, masih banyaknya jumlah pengangguran, dan peningkatan usaha ekonomi produktif belum berjalan baik. Faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan meliputi kurangnya sosialisasi, fasilitas atau sarana yang kurang mendukung, beda persepsi antar anggota, dan partisipasi yang kurang membuat pelaksanaan pemberdayaan tidak maksimal.

Actions (login required)

View Item