Pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pedagang kaki lima dan sistem pengaturannya di jalan dalem kaum Bandung

Nulhakim, Dhea Nadila (2019) Pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pedagang kaki lima dan sistem pengaturannya di jalan dalem kaum Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (643kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy

Abstract

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah perdagangan informal dimana pelaku utamanya adalah PKL. Dikarenakan masih banyak PKL yang tidak tertib akan Peraturan Daerah yang sudah di tentukan oleh pemerintah mengenai penataan dan pengawasan PKL, maka dibuatlah Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pemda dalam pengawasan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, serta untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perda dan untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terkait pelaksanaan dan pelanggaran pengawasan dalam penataan dan pembinaan dari hal tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori kewenangan dan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada kemampuan para penyelenggara Negara pada tingkat pusat dan daerah dalam mempersiapkan ketentuan pelaksanaan sumber daya manusia sebagai pelaksaan dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan nyata serta bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang menggambarkan sesuai dengan permasalahan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung yang merupakan tempat berjualan pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih belum efektif. Maka dari itu, Pemkot melakukan penyusunan program pelaksanaan kebijakan Perda dengan beberapa tahapan, yaitu dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada PKL itu sendiri, juga dari unsur wilayahnya, mulai dari kecamatan, kapolsek kecamatan, koramil, dan yang punya wilayah itu sendiri (RT/RW). Adapun Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, yaitu: (1) dibantu oleh Satgasus; (2) sarana dan prasarana yang cukup optimal; (3) petugas juga sudah merekrut anggota baru yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Faktor penghambat yaitu: (1) ketidak pahaman masyarakat terhadap Perda; (2) masyarakat selalu beranggapan negatif kepada petugas, dan selalu mengeluh dengan tempat yang sudah direlokasikan karena merasa tidak cocok. Siyasah Dusturiyah meninjau bahwa pelaksanaan dalam pengawasan dan pembinaan pedagang kaki lima sudah sesuai. Siyasah Dusturiyah juga memandang bahwa “kemaslahatan umum yang lebih luas harus ditanamkan atas kemaslahatan yang khusus” karena melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas dimana kemaslahatan adalah hal yang erat kaitannya dengan maqasid asy-syariah. Karena keadilan merupakan nilai paling asasi dalam aktivitas perekonomian.

Actions (login required)

View Item