Pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah no 30 Tahun 2017 tentang jalan tol dikaitkan dengan sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol studi kasus Jalan Tol Padaleunyi

Agustin, Herlinda (2019) Pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah no 30 Tahun 2017 tentang jalan tol dikaitkan dengan sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol studi kasus Jalan Tol Padaleunyi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (23kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan tindak pidana ringan dalam hukum pidana, sanksi yang diberikan kepada sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 300. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah kecelakaan beruntun, ketika sebuah kendaraan berhenti secara tiba-tiba akan menyebabkan pengendara di belakangnya kehilangan kendali dan menabrak kendaraan di depannya. Jumlah pelanggaran dari tahun 2011-2017 berjumlah 2.307 pelanggaran, penyebab masih tingginya pelanggaran dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta pengawasan dari kepolisian yang belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum bagi sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol; mengetahui kendala dalm pelaksanaan hukum bagi sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol; dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh polisi Patroli Jalan Raya (PJR) dalam mengatasi sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, pada penelitian ini menggambarkan masalah atau memusatkan perhatian kepada permalahan sopir bus yang menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol kemudian diperoleh data lalu dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis-empiris, memadukan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang penulis teliti dilapangan guna megetahui pelaksanaannya. Metode analisis data yang digunakan deskripkrif kualitatif, data yang dihasilkan adalah pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran sopir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 5 penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dengan mengidentifikasi 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, teori J.F. Glastra Van Loon yang menggambarkan mengenai fungsi dan peranan hukum, teori Lawrence Friedmen menggambarkan 3 (tiga komponen hukum), Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol. Hasil penelitian pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Juncto Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol mengatur larangan naik turun penumpang di jalan tol, penegak hukum dalam hal ini Polisi Patroli Jalan raya (PJR) melakukan paroli rutin dan penindakan juga melakukan kerjasama dengan PT Jasa Marga menyediakan fasilitas sepanjang jalan tol Padaleunyi, namun pelanggaran masih terjadi karena kesadaran hukum masyarakat yang kurang dalam hal ini sopir bus dan penumpang.

Actions (login required)

View Item