Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Penggugat di Pengadilan Niaga Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 tentang Gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga

Sefira Salsabila Arifah, Sefira (1211305068) (2015) Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Penggugat di Pengadilan Niaga Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 tentang Gugatan Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (376kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)

Abstract

Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan yang penting dan strategis, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terhadapnya dengan cara mendaftarkan merek tersebut. Namun terhadap merek yang sudah terdaftar masih dapat dimungkinkan suatu pembatalan merek apabila terdapat cukup alasan. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek. Russel Vince seorang berkewarganegaraan Inggris mengajukan gugatan pembatalan merekterhadap perusahan asal Singapura milik Wen Ken Drug atas diterbitkannya sertifikat merek Cap Kaki Tiga dimana logo Kaki Tiga tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan lambang negara Isle of Man yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan sudah seharusnya merek tersebut ditolak untuk didaftarkan. Dalam penulisan ini yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur tentang kedudukan penggugat dalam kasus pembatalan merek. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 terkait kapasitas penggugat di Pengadilan Niaga pada kasus pembatalan merek Cap Kaki Tiga. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, perlindungan diberikan terhadap pendaftar pertama yang beritikad baik. Pembatalan merek dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan apabila pendaftaran tersebut dilakukan atas dasar itikad tidak baik ataupun terdapat alasan lain yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UUM. Metode penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan diatas adalah dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriftif analisis, melalui pendekatan penelitianyuridis normatifdan case study. Dari kasus yang penulis teliti tersebut, bahwa ternyata Russel Vince memenuhi kualifikasi berdasarkan ketentuan hukum merek nasional maupun hukum internasional untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga yang menyerupai lambang negara Isle of Man berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UUM dikuatkan dengan Pasal 3 TRIPs, selain itu kedudukan penggugat dikuatkan karena adanya alasan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf a. Majelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pertimbangan para ahli yang dikemukakan dipersidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUM dan ketentuan Pasal 3 TRIPs.

Actions (login required)

View Item