Larangan perkawinan Pambayan di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Rahmatullah, Fadila (2019) Larangan perkawinan Pambayan di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (614kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy

Abstract

Hukum Islam telah mengatur kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi, yaitu haram karena nasab, karena sepersusuan dan karena semenda. Dalam hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan-perkawinan yang dilarang, yaitu nikah mut’ah, nikah tahlil dan nikah syighar. Sedangkan ada beberapa larangan perkawinan dalam hukum adat Minangkabau yang tidak diatur dalam hukum Islam, seperti larangan perkawinan pambayan. Nagari Sungai Tunu mengenal istilah larangan perkawinan pambayan, yaitu dua orang laki-laki yang sesuku dan sedatuak (satu kepala adat) menikahi seorang perempuan yang sama, setelah laki-laki yang pertama menceraikan perempuan tersebut. Perkawinan pambayan termasuk dalam kategori perkawinan sumbang di Minangkabau. Ketika perkawinan ini terjadi, maka ada sanksi-sanksi adat yang akan diterima, baik sanksi sosial maupun sanksi materil. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran teori larangan perkawinan dan teori al-‘urf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer berupa pemuka adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) Latar belakang larangan perkawinan pambayan adalah aturan turun-temurun dari nenek moyang yang menganggap bahwa sesuku merupakan kerabat dekat dan menjaga perasaan kerabat sesuku agar tidak terjadi perselisihan diantara keduanya. (2) Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan pambayan adalah sanksi berupa sosial dikucilkan dan diasingkan dari kaum adat, tidak diikutsertakan dalam acara formal adat; dan sanksi materil (jamuan untuk para pemuka adat dan denda yang telah disepakati bersama melalui mufakat). (3) Larangan perkawinan pambayan menurut perspektif hukum Islam merupakan adat kebiasan atau ‘urf yang fasid karena ketentuan larangan perkawinan pambayan bertentangan dengan syari’at Islam. Tidak ada ketentuan larangan perkawinan pambayan dalam hukum Islam.

Actions (login required)

View Item