Relevansi putusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama tentang konsep khilafah HTI dan lahirnya Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan

Saepuloh, Asep Ridwan (2019) Relevansi putusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama tentang konsep khilafah HTI dan lahirnya Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER DEPAN.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (425kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (735kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (802kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)

Abstract

Konsep khilafah memang akhir-akhir ini kembali hangat untuk dibicarakan dalam ruang publik, timbulnya gerakan yang menginginkan diterapkan kembali sistem khilafah menimbulkan pro dan kontra. Masuknya HTI ke Indonesia dengan membawa sistem ini menuai reaksi penolakan, baik penolakan tersebut melalui Ormas maupun Pemerintah. Salah satu Ormas yang secara terbuka menyatakan menolak adalah NU, melalui Munas pada tangga 1-2 November 2014, NU dalam putusannya menolak terhadap konsep khilafah. NU berpendapat bahwa Pancasila, UUD 1945 dan NKRI merupakan hasil kesepakatan. Penolakan Ormas ini di amini oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Perpu No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang isinya melarang ormas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pendapat Bahtsul Masail NU dan Perpu mengenai khilafah HTI. (2) untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Bahtsul Masail NU dan Perpu. (3) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Bahtsul Masail NU dan Perpu. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Prinsip universalitas hukum Islam dan kemaslahatan umum (nazhariyyat al-mashlahah) dan teori akibat hukum (nazhariyyat al-Itibar al-Ma’al). sebagai rujukan penulis mengunakan pula sumber data primer maupun sekunder baik itu berupa buku-buku, jurnal, atau karya-karya ilmiah lain yang isinya dapat menunjang penelitian penulis. Hasil penelitian, pertama, pendapat Bahtsul Masail NU terkait khilafah mereka memutuskan menolak. Menurut NU Pancasila, UUD dan NKRI merupakan hasil kesepakatan. Islam dalam pandangan NU tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu benuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya, Umat diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan merancang sistem sesuai dengan tuntutan zamannya. Sedangkan pendapat Pemerintah melalui putusan Perpu No 2 tahun 2017 ini menjadi payung hukum bagi pemerintah agar dapat lebih leluasa dalam menjamin, memberdayakan, dan membina ormas. Adanya upaya penertiban terhadap ormas yang dalam kegiatannya tidak seuai dengan AD/ART, Pancasila dan UUD 1945 merupakan sebuah kontrol Pemerintah dalam menjalankan amanat UU. Kedua, metode yang digunakan oleh Bahtsul Masail NU yaitu metode jama’i istilahi. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalisasi nama yang tampaknya Islam, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Sedangkan Perpu menggunakan ideologi tunggal Pancasila. Sehingga apabila ada gerakan yang membawa ideologi selain Pancasila maka akan dilaksanakan upaya hukum baik memberikan surat peringatan maupun pencabutan badan hukumnya. Ketiga, persamaan Bahtsul Masail NU dengan Perpu keduanya menilai Pancasila, UUD dan NKRI meruakan hasil kesepakatan dan telah dijadikan dasar negara.

Actions (login required)

View Item