Kritik hukum ekonomi syariah terhadap Laporan Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia dan perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Ridwanulloh, Ridwanulloh (2019) Kritik hukum ekonomi syariah terhadap Laporan Pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia dan perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (553kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (761kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya dokumen kebijakan dengan judul “Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah” yang menjelaskan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengubah branding wisata syariah ke wisata halal. Perubahan ini sebagai strategi agar lebih mudah mempromosikan sektor pariwisata berbasis syariah seperti layanan hotel syariah, dan restoran halal kepada wisatawan. Akan tetapi, perubahan ini berdampak pada perubahan terminologi dari wisata syariah ke wisata halal yang sebetulnya tidak ada hubunganya. Kemudian menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya destinasi Aceh yang berpotensi dalam pengembangan sektor pariwisata berprinsip syariah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap daerah lain pun dapat mengembangkan konsep wisata syariah seperti di Aceh. Sehubungan dengan itu, maka permasalahan ini penting untuk diteliti. Tujuan penelitian ini untuk menjawab, (1) Latar hukum perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal, (2) Mengemukakan isi dan menganalisis dokumen kebijakan kementerian pariwisata, (3) Mengutarakan kritik hukum ekonomi syariah terhadap perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal. Kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan kaidah fiqih muamalah tentang perubahan hukum yang menyebutkan bahwa setiap perubahan dipengaruhi oleh sejumlah komponen, yaitu: waktu, tempat, keadaan, adat, dan niat (kehendak politik). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif non-interaktif yaitu mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen (content analysis), Metode ini digunakan karena cocok untuk menganalisis sumber informasi yang berbentuk dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Tidak ditemukan secara tertulis dasar hukum Perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal, oleh sebab itu Perubahan Istilah ini ialah murni sebagai kebijakan politik pariwisata, dalam artian kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif hanya ber-ijtihad dalam pariwisata, (2) Pemerintah Daerah harus menerbitkan Perda Syariah agar dapat mengembangkan potensi wisata syariah. Destinasi Aceh sangat berpotensi dalam pengembangan sektor wisata syariah, karena di Aceh diberlakukan Perda Syariah, (3) Menurut hukum ekonomi syariah setiap perubahan harus mengacu pada pertimbangan waktu, tempat, keadaan, adat, dan niat (kehendak politik) dilihat dari pertimbangan perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal hanya berdasarkan pertimbangan keadaan saja yaitu strategi pengembangan sektor pariwisata agar pelaku usaha dapat memasarkan produk halal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Untuk itu, tidak ada perubahan terminolgi wisata syariah ke wisata halal, sebab kontek halal merupakan bagian dari terminologi syariah Islam.

Actions (login required)

View Item