Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap hakim di Lingkungan Peradilan Agama

Zakiah, Heni (2015) Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap hakim di Lingkungan Peradilan Agama. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (640kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)

Abstract

Perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama telah mengalami beberapa kali perubahan, dari mulai Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Lembaga Eksekutif, kemudian dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung sampai pada aturan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Landasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis, dan Dasar Pertimbangan Perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, serta untuk mengetahui Perkembangan Sistem Pembinaan dan Pengawasan terhadap Hakim di Lingkungan Peradilan Agama dari Tahun 1989 hingga Tahun 2009. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa adanya perubahan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang merupakan sumber hukum tertinggi didasari atas adanya keputusan politik yakni politik hukum yang merupakan kehendak dari penyelenggara negara tentang arah pengembangan hukum. Hasil amandemen konstitusi negara tersebut berimplikasi terhadap perubahan peraturan yang berada dibawahnya yaitu perubahan peraturan mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, peraturan tentang Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, dan perubahan peraturan perundangundangan tentang Peradilan Agama yang merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi) yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Teknik penelitian ini menggunakan teknik Studi Kepustakaan (leiteratur) atau studi dokumen yang mengacu kepada tujuan penelitian dan mencerminkan pokok-pokok data yang diperlukan atas judul yang dikemukakan. Dari hasil penelitian didapati bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dilingkungan peradilan agama dilandasi atas pandangan hidup dan cita-cita bangsa untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, landasan yuridis yaitu adanya amandemen UUD 1945 Pasal 24 yang membawa pengaruh kuat terhadap perubahan lembaga kekuasaan kehakiman dan landasan sosiologis yakni menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Adapun dasar pertimbangan perubahan peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan dan pengawasan terhadap hakim didasari atas adanya perubahan terhadap konstitusi negara yang berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Sistem pembinaan dan pengawasan terhadap hakim di lingkungan peradilan agama selalu mengalami perkembangan dari tahun ketahun, dari mulai awal mula keberadaan lembaga pengadilan agama pada tahun 1987 yang dilakukan oleh Departemen Agama dan Mahkamah Agung, kemudian pada tahun 2004 tejadi perubahan mendasar terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yaitu one roof system, maka pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung saja dan terakhir pada tahun 2009 dibentuknya lembaga Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dalam menjaga dan menegakkan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan pengawasan internal tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item