Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi

Nugraha, Iman (2019) Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (386kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dan tegas dinyatakan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap individu atas kelangsugan hidup, tumbuh, berkembang, dan serta perlindungan dari diskriminasi. Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan, Pengalihan (diversi) dibentuk untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya serta mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum selanjutnya yang dapat menimbulkan sitgamtisasi (labelisasi). Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan pemeriksaan melalui suatu penetapan. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak di tahap penyidikan, serta Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Diversi dalam proses peradilan Anak Pelaku tindak Pidana menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polres Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan penerapan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Sukabumi sudah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan pengalihan dari proses pidana formal ke proses non formal, Dalam hal ini mekanisme lebih kepada konsep musyawarah dan kekeluargaan, Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses diversi di Polres Kota Sukabumi mengalami kendala internal. Kendala internal adalah kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya manusia serta fasilitas yang kurang baik, Disamping itu pemahaman yang berbeda dari para pihak yang ikut terlibat baik keluarga korban, keluarga pelaku serta penegak hukum itu sendiri dan masih minimnya kerjasama antara lembaga-lembaga yang ikut terlibat dalam penanganan kasus diversi, Koordinasi antara para penegak hukum masih sering terjadi miskomunikasi dalam hal ini, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas). Sementara sarana pendukung pelaksanaan diversi di Polres Sukabumi meliputi: korban, keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku serta partisipasi yang maksimal dari para penegak hukum sepakat dalam menjalani proses diversi.

Actions (login required)

View Item