Penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Damri Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan

Munandar, Hadian (2019) Penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Damri Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (564kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perarutan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan mengatur bahwa setiap kendaraan yang berada di Kota Bandung wajib dilengkapi tempat sampah, jika tidak melengkapi akan dikenakan biaya paksa, dan/atau sanksi administrasi, izin trayek, penempelan stiker pelanggar dan/atau pengumuman di media massa. DAMRI sebagai perusahaan umum angkutan penumpang milik pemerintah harus turut serta dalam menyediakan tempat sampah dan sekaligus harus menjadi pelopor dalam melaksanakan suatu peratura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum DAMRI Kota Bandung, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum DAMRI Kota Bandung, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum DAMRI Kota Bandung sesuai dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta pelaksanaan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n di lapangan bahwa aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum berjalan dengan baik, karena penegakan hukum secara tahapan preventif dan represif kepada DAMRI belum optimal bahkan ada yang belum dilaksanakan, Pemerintah telah berupaya meningkatkan sosialiasi secara masif kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bandung, menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Perusahaan Umum DAMRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum, mengadakan tim khusus terkait penegakan tempat sampah dan sebagainya, akan tetapi upaya tersebut masih perlu ditingkatkan.

Actions (login required)

View Item